Yang menjadi tolok ukur untuk menentukan hierarki Permen dibandingkan dengan Perda

Yang menjadi tolok ukur untuk menentukan hierarki Permen dibandingkan dengan Perda

Mapel PPKn, Jenjang Sekolah Menengah Atas

Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden atau PP
6. Peraturan Daerah Provinsi atau disebut juga Perda Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disebut juga dengan Perda Kabupaten.

Pembahasan :

Hierarki peraturan di Indonesia dimuat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diganti dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan secara tertulis yang didalamnya memuat norma hukum, norma yang mengikat secara umum, dan kemudian dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Tolak ukur untuk menentukan hierarki Permen atau Peraturan Menteri adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa adanya pendelegasian atau penyerahan dari peraturan perundang-undangan sebagai aturan yang berkedudukan lebih tinggi sebelum berlaku UU No. 12/2011, dikenal juga secara teoritik sebagai peraturan kebijakan. Yaitu merupakan suatu keputusan pejabat administrasi negara yang bersifat mengatur, mengikat dan secara tidak langsung bersifat mengikat umum, namun bukan peraturan perundang-undangan.

Pelajari Lebih Lanjut :

• Materi tentang hierarki hukum dapat dipelajari pada link
• Materi tentang urutan hierarki hukum di Indonesia dapat dipelajari pada link
• Materi tentang arti hukum di Indonesia dapat dipelajari pada link

Detail Jawaban

Kelas : 8

Mapel : PPKn

Bab : 3- Ketaatan Peraturan perundang-undangan

Kode : 8.9.3

#AyoBelajar

#SPJ2

Pertanyaan Baru di PPKn

---

Kekerasan dalam rumah tangga menurut uu nomor 23 tahun 2004 meliputi …

PPKn, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

A.perbuatan kekerasan terhadap perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan

B. penelantaran rumah tangga

C. perbuatan yang mengakibatkan penderitaan seksual, fisik, dan psikologis

D. perampasan atau pemaksaan kemerdekaan secara melawan hukum

---

UUD pasal 1 UU nomor 39 tahun 1999

PPKn, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

Penjelasan:

semoga membantu

jangan lupa follow

jangan lupa jadikan jawaban yang tercerdas ya

---

Bagaimana bangsa Indonesia menjadi kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dan harus dilestrarikan ?​

PPKn, Sekolah Dasar

cara menjaga kekayaan alam indonesia

Menghemat penggunaan air.

Menjaga kebersihan lingkungan.

Mendaur ulang barang-barang bekas.

Mematikan lampu jika tidak digunakan.

Menjaga kesuburan tanah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Menanam tanaman.

Penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi.

---

Pendekatan paradigmatik sebagai alat analisis untuk memahami gejala dan peristiwa pemerintahan telah mengalami perubahan dan penyempurnaan terus menerus. Analisislah urgensi metode pendekatan paradigmatik untuk menganalisis gejala dan peristiwa pemerintahan dewasa ini!

PPKn, Sekolah Menengah Atas

Pendekatan paradigmatik adalah suatu pendekatan yang digunakan sebagai alat analisis dalam memahami gejala dan peristiwa pemerintahan yang telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan secara terus menerus. Urgensi metode pendekatan paradigmatik untuk menganalisis gejala dan peristiwa pemerintahan dewasa ini yaitu agar membuat pemerintah semakin dewasa dan lebih baik lagi dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembahasan:

Indonesia termasuk negara yang majemuk karena memiliki keberagaman yang sangat tinggi. Setiap daerah dari Sabang sampai Merauke memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Akhir-akhir ini, Indonesia sedang menghadapi globalisasi. Globalisasi memberikan dampak yang positif dan negatif terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang tepat terutama dalam hal pemerintahan. Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan yaitu pendekatan paradigmatik. Pendekatan paradigmatik adalah suatu pendekatan yang digunakan sebagai alat analisis dalam memahami gejala dan peristiwa pemerintahan yang telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan secara terus menerus. Urgensi metode pendekatan paradigmatik untuk menganalisis gejala dan peristiwa pemerintahan dewasa ini yaitu agar membuat pemerintah semakin dewasa dan lebih baik lagi dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelajari lebih lanjut

• Materi tentang pengertian globalisasi
• Materi tentang dampak globalisasi
• Materi tentang fungsi pemerintah

Detail jawaban

Kelas: 9

Mapel: PPKN

Bab: Dampak Globalisasi Dalam Kehidupan

Kode: 9.9.3

#AyoBelajar

#SPJ2

---

Yang menjadi tolok ukur untuk menentukan hierarki Permen dibandingkan dengan Perda

PPKn, Sekolah Menengah Atas

Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden atau PP
6. Peraturan Daerah Provinsi atau disebut juga Perda Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disebut juga dengan Perda Kabupaten.

Pembahasan :

Hierarki peraturan di Indonesia dimuat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diganti dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan secara tertulis yang didalamnya memuat norma hukum, norma yang mengikat secara umum, dan kemudian dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Tolak ukur untuk menentukan hierarki Permen atau Peraturan Menteri adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa adanya pendelegasian atau penyerahan dari peraturan perundang-undangan sebagai aturan yang berkedudukan lebih tinggi sebelum berlaku UU No. 12/2011, dikenal juga secara teoritik sebagai peraturan kebijakan. Yaitu merupakan suatu keputusan pejabat administrasi negara yang bersifat mengatur, mengikat dan secara tidak langsung bersifat mengikat umum, namun bukan peraturan perundang-undangan.

Pelajari Lebih Lanjut :

• Materi tentang hierarki hukum dapat dipelajari pada link
• Materi tentang urutan hierarki hukum di Indonesia dapat dipelajari pada link
• Materi tentang arti hukum di Indonesia dapat dipelajari pada link

Detail Jawaban

Kelas : 8

Mapel : PPKn

Bab : 3- Ketaatan Peraturan perundang-undangan

Kode : 8.9.3

#AyoBelajar

#SPJ2