Tuliskan contoh perilaku politik yang tidak sesuai dengan pancasila !
Mapel PPKn, Jenjang Sekolah Menengah Atas
Contoh perilaku politik yang tidak sesuai dengan Pancasila yaitu :
Pancasila merupakan dasar nagara kita. Banyak sekali nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat sesuai dengan negara ini yang beraneka ragam. Hal ini sudah tentu patut kita untuk mengimplementasikan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Namun pada saat ini masih ada bentuk perilaku politik yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila contohnya seperti ketika dalam sebuah forum ia mengabaikan pendapat dari orang lain karena mereka adalah kelompok minoritas, tidak menggunakan hak pilih yang wajib kita sampaikan pada saat pemilu, menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan sehingga dapat membuat rakyat sengsara, dan masih banyak lagi.
Pembahasan
Pancasila adalah sebuah ideologi negara yang berasal dari bahasa sanksekerta dimana dari dua kata yaitu “panca” yang berarti lima dan “sila” yang memiliki arti dasar. Jadi secara harfiah Pancasila berarti lima dasar. Pancasila sendiri sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa nilai yang terkandung dalam Pancasila diantaranya :
- Nilai ketuhanan, Indonesia mengakui akan adanya Tuhan yang maha esa atau satu. Yang mana hal ini juga berarti setiap warga memiliki kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Bentuk implementasinya seperti menerapkan sikap toleransi terhadap umat beragama.
- Nilai kemanusiaan, negara ini memiliki banyak sekali keragaman yang membuat setiap masyarakat wajib untuk bersikap atau berperilaku sesuai dengan aturan atau norma dan juga bagaimana adat istiadat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat tersebut. Selain itu juga semua rakyat memiliki kesamaan derajat. Contoh penerapan nilai ini yaitu menghargai dan menghormati setiap hak dari orang lain yang sama memiliki hak asasi manusia.
- Nilai persatuan, banyaknya perbedaan membuat semakin semangatnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara republik Indonesia. Implementasinya seperti kita tidak boleh untuk membeda-bedakan suku, agma, ras, atau golongan tertentu karena Indonesia adalah satu.
- Nilai kerakyatan, dalam tatanan negara ini dilakukan dengan demokrasi, dan dapat juga dikatakan musyawarah untuk mufakat.
- Nilai keadilan, setiap warga negara sama kedudukannya dan berhak untuk memperoleh kesamaan atas kesejahteraan baik ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya.
Pelajari lebih lanjut
- Materi tentang pengertian pancasila dapat disimak pada link
- Materi tentang nilai Pancasila dapat disimak pada link
- Materi tentang implementasi Pancasila dapat disimak pada link
Detail jawaban
Kelas : VIII
Mapel : PPKN
Bab : Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Dasar Negara
Kode : 8.9.1
#AyoBelajar
#SPJ2
Pertanyaan Baru di PPKn
Coba saudara uraikan fenomena bunuh diri dengan pendekatan teori anomi !
PPKn, Sekolah Menengah Atas
Teori anomi menjelaskan bahwa setiap orang memiliki psikologis yg berbeda dimana piskologisnya dapat berupa energi positif dan negatif, di dalam hal ini, bunuh diri merupakan tindakan yang muncul akibat adanya dorongan dari energi negatif yang mengakibatkan seseorang beripikir aggresif, memikirkan diri sendiri, dan menganggap semua orang jahat sehingga pilihan yang dipilih ialah bunuh diri sebagai pelarian dari energi negatif tersebut, seperti yang Prof. Abdul Bisitta Rahman katakan bahwa orang yang terjebak ke dalam pikiran energi negatif masih memiliki kesempatan untuk di tolong dimulai dari orang terdekat.
Apa yang melatarbelakangi adanya politik etis
PPKn, Sekolah Menengah Pertama
Jawaban:
Latar belakang utama dilaksanakannya Politik Etis tentunya dikarenakan penderitaan penduduk Hindia Belanda sejak diambil alih pemerintah pada tahun 1799. Sistem Tanam Paksa pada tahun 1830, dan dilanjutkan dengan perkebunan swasta pada tahun 1863 membuat penduduk bekerja untuk memenuhi kebutuhan pemerintah.
Kedua kebijakan ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak memiliki itikad untuk memerintah dengan baik dan memberikan perlindungan terhadap rakyat. Hal ini kemudian ditentang oleh kalangan humanis di parlemen Belanda. Pieter Brooshooft dan Conrad Theodor van Deventer menjadi pengusul utama bahwa pemerintah tidak semestinya menetapkan kebijakan yang menyengsarakan pemerintah. Keduanya berpendapat bahwa Belanda perlu membalas budi atas kebaikan Hindia Belanda selama puluhan tahun.
Jelaskan perbedaan surat berharga dengan surat yang mempunyai harga.
PPKn, Sekolah Menengah Atas
Surat berharga merupakan suatu surat sebagai bukti pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi dan prestasi tersebut dibayar dengan uang. Perbedaan surat berharga dengan surat yang mempunyai harga antara lain sebagai berikut:
a. Surat berharga:
- Diterbitkan sebagai alat pembayaran.
- Sangat mudah untuk dipindah dialihkan.
- Merupakan surat legitimasi (surat bukti hak tagih) bagi yang memegangnya.
b. surat yang mempunyai harga:
- Surat yang melekat pada suatu hak tertentu.
- Sukar untuk dialihkan (dipindahtangankan).
- Bukan merupakan surat atas pengganti.
Pembahasan:
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, terdapat komunikasi antara orang yang satu dengan yang lainnya. Salah satu media komunikasi yaitu surat. Surat berharga merupakan suatu surat sebagai bukti pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi dan prestasi tersebut dibayar dengan uang. Perbedaan surat berharga dengan surat yang mempunyai harga antara lain sebagai berikut:
a. Surat berharga:
- Diterbitkan sebagai alat pembayaran.
- Sangat mudah untuk dipindah dialihkan.
- Merupakan surat legitimasi (surat bukti hak tagih) bagi yang memegangnya.
b. surat yang mempunyai harga:
- Surat yang melekat pada suatu hak tertentu.
- Sukar untuk dialihkan (dipindahtangankan).
- Bukan merupakan surat atas pengganti.
Pelajari lebih lanjut
- Materi tentang pengertian surat berharga komersial
- Materi tentang pengertian surat
- Materi tentang ciri-ciri surat dinas dan pribadi
Detail jawaban
Kelas: 7
Mapel: PPKN
Bab: Kerjasama Dalam Berbagai Bidang
Kode: 7.9.5
#AyoBelajar
#SPJ2
UUD pasal 1 UU nomor 39 tahun 1999
PPKn, Sekolah Menengah Atas
Jawaban:
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
Penjelasan:
semoga membantu
jangan lupa follow
jangan lupa jadikan jawaban yang tercerdas ya
Perbedaan sifat melawan hukum formil dan materiil, dan apakah sifat melawan hukum dapat dikecualikan, jelaskan dan berikan contoh serta dasar hukum! Tolong bantu jawab kak
PPKn, Sekolah Menengah Atas
Hukum merupakan suatu peraturan yang berisi norma dan sanksi yang dibuat oleh pemerintah (lembaga) yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercipta keadilan, keamanan, dan ketertiban. Perbedaan sifat melawan hukum formil dan materiil yaitu jika melawan hukum formil berarti suatu tindakan yang bertentangan dengan sumber (kaidah) hukum sedangkan melawan hukum materiil berarti suatu tindakan yang bertentangan dengan isi dari suatu hukum. Sifat melawan hukum dapat dikecualikan jika orang tersebut gila, tidak sengaja, sudah meninggal, dan masih di bawah umur.
Pembahasan:
Indonesia merupakan negara yang majemuk. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan suatu hukum yang berfungsi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya hukum, diharapkan akan tercipta keadilan, persatuan, kedamaian, dan ketertiban dalam suatu masyarakat. Hukum merupakan suatu peraturan yang berisi norma dan sanksi yang dibuat oleh pemerintah (lembaga) yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercipta keadilan, keamanan, dan ketertiban. Perbedaan sifat melawan hukum formil dan materiil yaitu jika melawan hukum formil berarti suatu tindakan yang bertentangan dengan sumber (kaidah) hukum sedangkan melawan hukum materiil berarti suatu tindakan yang bertentangan dengan isi dari suatu hukum. Sifat melawan hukum dapat dikecualikan jika orang tersebut gila, tidak sengaja, sudah meninggal, dan masih di bawah umur.
Pelajari lebih lanjut
- Materi tentang pengertian hukum
- Materi tentang pengertian hukum formil
- Materi tentang fungsi dan tujuan hukum
Detail jawaban
Kelas: 10
Mapel: PPKN
Bab: Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
Kode: 10.9.2
#AyoBelajar
#SPJ2