Rini memasukkan kardus berisi hp yang berukuran 1 cm × 7 cm × 15 cm ke dalam kotak besar berukuran 10 cm × 15 cm × 35 cm. berapa jumlah kardus yang dapat dimasukkan ke dalam kotak tersebut?

Rini memasukkan kardus berisi hp yang berukuran 1 cm × 7 cm × 15 cm ke dalam kotak besar berukuran 10 cm × 15 cm × 35 cm. berapa jumlah kardus yang dapat dimasukkan ke dalam kotak tersebut?

Mapel Ujian Nasional, Jenjang Sekolah Menengah Atas

2

↓

Penjelasan:

hanya 2 karena 7×2=14

Pertanyaan Baru di Ujian Nasional

---

Sebuah akuarium berbentuk kotak berukuran panjang 65 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 40 cm. jika diisi air sampai jarak 3 cm dari atas, maka volume air tersebut dalam liter adalah …

Ujian Nasional, Sekolah Menengah Atas

52.000

↓

Penjelasan:

65×20×40=52.000

---

Inovasi untuk kemajuan yang lebih baik memiliki 2 buah nilai yaitu adaptasi dan

Ujian Nasional, Sekolah Menengah Atas

nilainya yaitu adalah 100 dan 200

---

Apa warna untuk budaya inovasi untuk kemajuan yang lebih baik

Ujian Nasional, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

warna yang harus kita budayakan adalah merah putih

---

Jarak antara desa juwet dan desa jambu adalah 160 km. paman mengendarai mobil dari desa juwet pukul 7 pagi dan tiba pukul 09.30 malam di desa jambu. kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai oleh seorang paman adalah …. km / jam

Ujian Nasional, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

kecepatan

• jarak ÷ waktu
• 160 km ÷ 2,5 jam
• 64 km / jam

• Diketahui

Jarak antara desa juwet dan desa jambu adalah 160 km. paman mengendarai mobil dari desa juwet pukul 7 pagi dan tiba pukul 09.30 malam di desa jambu

• Ditanya

kecepatan rata-rata

• Jawab

Jarak / Waktu

160 km / 2,5 jam

( 160 ÷ 2,5 )/(2,5 ÷ 2,5)

64 km/jam

---

3 Birokrasi memiliki tujuan untuk melaksanakan administrasi, kerjasama dalam lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan, Birokrasi juga merupakan alat bagi pemerintah untuk
memudahkan dalam fungsi pelayanan pemerintah. Birokrasi pemerintahan yang buruk berdampak
pada kualitas pelayanan publik yang buruk, demikian pula sebaliknya birokrasi pemerintahan yang
baik berdampak pada kualitas pelayanan publik yang baik. Berangkat dari hal tersebut dan
tuntutan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah melakukan 9 program
percepatan reformasi birokrasi.
a. Jelaskan 9 program percepatan dalam reformasi birokrasi!
b. Mengacu pada 9 program percepatan dalam reformasi birokrasi tersebut, jelaskan 3 program
dari 9 program percepatan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan
Kabinet Kerja Jokowi – Jusuf Kalla!

Ujian Nasional, Sekolah Menengah Atas

• 9 program percepatan dalam reformasi birokrasi kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla adalah:

1. Menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan menguatkan jati diri sebagai negara maritim.
2. Menetapkan aturan pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun wilayah Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi terhadap sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar” meningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan tingkat produktif rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Merealisasikan  kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Merevolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Menguatkan kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

• 3 program percepatan dalam reformasi birokrasi kabinet Jokowi-Jusuf Kalla

1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Presiden Jokowi terus membenahi birokrasi dan pelayanan publik. Salah satu hal yang dilakukannya adalah membuat mal pelayanan publik di Jakarta dan Surabaya. Pelayanan yang dilakukan diantaranya pengurusan pajak, sertifikat lahan, sampai paspor. “Mau ngurus surat nikah, kalau perlu, tidak usah lagi ke Kantor Urusan Agama, langsung ke mal pelayanan publik,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur pada Rabu lalu, 4 Oktober 2017. Menurutnya, upaya ini dilakukan untuk membenahi birokrasi.
2. Perlindungan TKI di Luar Negeri. Soal perlindungan buruh migran ini mendapat sorotan dari para aktivis. Salah satunya adalah pemberlakuan syarat Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTLN) menjadi sorotan aktivis perlindungan buruh migran. “Perlindungan buruh migran jangan hanya berhenti di pidato dan lembaran aturan,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, Minggu 30 April 2107. Menurutnya pemberlakuan syarat KTLN bertentangan dengan komitmen perlindungan buruh migran. Selain itu, Wahyu mengatakan bukti ketidakseriusan itu ada pada usulan pemerintah yang mereduksi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Peraturan itu sebelumnya berpedoman pada konvensi buruh migran, sementara pada RUU akan berorientasi pada bisnis penempatan.
3. Penyelesaian kasus Hak Asasi Masa Lalu pada pemerintahan Jokowi-JK hingga kini dianggap belum mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu hingga kini dianggap belum jelas penuntasannya, misalnya kasus Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, Kasus Tanjung Priok, Talangsari, hingga kasus 1965. Untuk kasus 1965, pemerintah justru ingin mengambil jalur non-yudisial. Pilihan ini ditentang aktivis HAM karena dianggap tidak memberikan rasa keadilan pada korban maupun keluarga korban.

Pembahasan

Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai dari pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan. Arti birokrasi adalah suatu struktur organisasi yang memiliki tata prosedur, pembagian kerja, hirarki, dan hubungan yang bersifat impersonal.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang pemerintahan Jokowi-Yusuf Kalla

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1