Proses pembukaan dan pengangkatan perwakilan diplomatik di antara kedua negara yang menjalin hubungan diplomatik melalui beberapa tahapan, salah satunya adalah
Mapel PPKn, Jenjang Sekolah Menengah Atas
Ada beberapa tahapan atau prosedur dalam proses pengangkatan seorang diplomat, diantaranya yaitu:
- Kepala negara maupun departemen luar negeri mengadakan kegiatan pendahuluan guna bertukar informasi akan kemungkinan dibukanya perwakilan diplomatik.
- Setelah saling mendapatkan informasi yang dibutuhkan, masing-masing pihak kemudian mengajukan permohonan perse tujuan (agreement) untuk menempatkan diplomat (duta besar/ duta) yang diajukan oleh masing-masing pihak.
- Apabila tahap kedua mendapat persetujuan antara kedua pihak, maka diplomat akan memperoleh surat kepercayaan (letter of credence).
- Diplomat yang memperoleh surat kepercayaan (letter of credence) wajib menemui direktur protokol departemen luar negeri untuk memperoleh keterangan mengenai ketentuan yang harus mereka laksanakan saat bertugas.
- Diplomat kemudian menyerahkan surat kepercayaan kepada pihak yang akan menerima. Surat kepercayaan wajib diserahkan secara langsung kepada kepala negara maupun menteri luar negeri negara penerima. Setelah diplomat menyerahkan surat kepercayaan, kemudian ia harus menyampaikan pidato di hadapan kepala negara atau menteri luar negeri penerima.
Pembahasan
Perwakilan diplomatik (Diplomat) adalah perwakilan yang kegiatannya mewakili negaranya atau organisasi internasional guna melaksanakan kepentingan negara / organisasinya di luar negeri
Tugas seorang Diploma diantaranya adalah:
- Menyelenggarakan hubungan baik dengan negara penerimanya.
- Melaksanakan pengamatan, penilaian serta membuat laporan.
- Melaksanakan urusan yang berhubungan dengan rumah tangga perwakilan diplomat.
Pelajari lebih lanjut
- Materi tentang tugas diplomat
- Materi tentang 3 tugas utama diplomat
- Materi tentang pengertian diplomasi
Detail Jawaban
Kelas: 3 SMP
Mapel: Pendidikan Kewarganegaraan
Bab: 12_ Tugas-Tugas menteri
Kode: 9.2.12
#AyoBelajar#SPJ2
Pertanyaan Baru di PPKn
Faktor apa yang menjadikan keberhasilan belajar siswa? tuliskan dengan cermat 3 langkah kongkrit guru dalam mengefektifkan pembelajaran
PPKn, Sekolah Menengah Atas
Faktor keberhasilan belajar pada siswa ada banyak macamnya, faktor-faktor itu tentu memiliki pengaruh pada hasil akhir pembelajaran siswa. Misalnya faktor dari diri sendiri, minat, bakat, motivasi, dan yang paling berpengaruh adalah lingkungan dari siswa itu sendiri.
Pembahasan :
Faktor keberhasilan atau faktor yang memberikan fasilitas perilaku individu. Faktor ini meliputi dengan ketersediaan, keterjangkauan, prioritas dan komitmen serta tindakan yang berhubungan dengan keberhasilan pada tujuan akhirnya. Banyak faktor yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan siswa dalam keberhasilannya belajar. Selain faktor internal, faktor eksternal juga turut berpengaruh hasil belajar, faktor yang termasuk fakrot eksternal adalah, lingkungan, keluarga dan masyarakat.
Untuk itu guru atau tenaga pendidik diharapkan memiliki langkah kongkrit untuk mendukung keberhasilan siswanya. Maka dari itu diharapkan para tenaga pendidik memiliki langkah kongkrit yang harus diterapkan. Diantaranya adalah :
- Mengevaluasi metode pembelajaran dan daya dukung untuk pembelajaran.
- Mengetahui kemampuan siswa yang tengah diajarinya.
- Menentukan tujuan pembelajaran.
- Memilih dan mengetahui metode pembelajaran yang efektif yang akan diterapkan pada pembelajarannya.
- Guru terlebih dulu harus mengenal karakteristik dari siswanya.
- Guru harus mengetahui dan mampu menyelesaikan kesulitan materi yang dihadapi siswanya.
Pelajari Lebih Lanjut :
- Materi tentang pembelajaran dapat dipelajari pada link
- Materi tentang cara-cara belajar yang baik dapat dipelajari pada link
- Materi tentang metode belajar yang baik dapat dipelajari pada link
Detail Jawaban
Kelas : 7
Mapel :
Bab : 5- Pembelajaran Norma dan Keadilan
Kode : 7.9.5
#AyoBelajar
#SPJ2
Apa yang melatarbelakangi adanya politik etis
PPKn, Sekolah Menengah Pertama
Jawaban:
Latar belakang utama dilaksanakannya Politik Etis tentunya dikarenakan penderitaan penduduk Hindia Belanda sejak diambil alih pemerintah pada tahun 1799. Sistem Tanam Paksa pada tahun 1830, dan dilanjutkan dengan perkebunan swasta pada tahun 1863 membuat penduduk bekerja untuk memenuhi kebutuhan pemerintah.
Kedua kebijakan ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak memiliki itikad untuk memerintah dengan baik dan memberikan perlindungan terhadap rakyat. Hal ini kemudian ditentang oleh kalangan humanis di parlemen Belanda. Pieter Brooshooft dan Conrad Theodor van Deventer menjadi pengusul utama bahwa pemerintah tidak semestinya menetapkan kebijakan yang menyengsarakan pemerintah. Keduanya berpendapat bahwa Belanda perlu membalas budi atas kebaikan Hindia Belanda selama puluhan tahun.
10 Contoh tindakan hukum pemerintah
PPKn, Sekolah Menengah Atas
Hukum pemerintah adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, aturan yang turut menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat dan diatur oleh badan-badan yang berwajib. Pelanggaran mana yang dilanggar dalam peraturan tersebut memiliki resiko diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.
Pembahasan:
Hukum pemerintah diberlakukan dalam daerah atau lingkup terbatas tergantung pada tiap daerah. Hukum yang ditetapkan dibuat oleh badan yang berwajib, peraturan hukum diatur dan ditetapkan oleh lembaga-lembaga terkait yang berwenang. Jadi tidak setiap individu atau lembaga bebas memiliki hak dan kewenangan dalam membuat sebuah produk hukum, dimana yang diperbolehkan hanyalah badan-badan dan lembaga-lembaga resmi yang berwenang dan ditentukan berdasarkan pada kesepakatan yang membuatnya.
Demi menjaga peraturan, hukum tetap dapat berlangsung secara terus menerus dan bisa diterima oleh masyarakat serta hukum harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan, dan tujuan utama dari adanya hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam dan untuk masyarakat serta hukum itu sendiri harus berdasarkan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat.
Indonesia sebagai negara hukum, menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang cukup baik di kalangan masyarakat yakni sistem hukum civil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi, saling mengisi, dan harmonis.
Contoh-contoh tindakan hukum pemerintah adalah
- Peraturan atau hukum yang mengatur tentang tata cara berlalu lintas. Yang jika dilanggar akan berimbas pada sanksi tilang.
- Peraturan tentang pencurian, perampokan dan segala macam bentuk perampasan dapat dikenakan sanksi penjara dan lain sebagainya.
- Hukum tentang adat dan kebiasaan pada daerah tertentu, yang tentu saja jika dilanggar akan menimbulkan sanksi sosial.
- Peraturan tentang membuang sampah, baik itu limbah maupun sampah rumah tangga.
- Hukum yang mengatur tentang penganiayaan, penipuan dan lain sebagainya.
- Hukum perdata, hukum perkawinan, hukum perceraian.
- Hukum tentang kepemilikan senjata api.
- Hukum yang mengatur tentang pajak, baik pajak penghasilan, maupun pajak bangunan.
- Hukum yang mengatur tentang ekpor-impor.
- Peraturan tentang kepemilikan obat dan barang yang dilarang.
Pelajari Lebih lanjut :
- Materi tentang contoh kasus hukum di Indonesia dapat dipelajari pada link
- Materi tentang pelaksanaan hukum dapat dipelajari pada link
- Materi tentang jenis hukum yang ada di Indonesia dapat dipelajari pada link
Detail Jawaban
Kelas : 10
Mapel : PPKn
Bab : 2- Sistem hukum dan peradilan Nasional
Kode : 10.9.2
#AyoBelajar
#SPJ2
Mengapa kita perlu melestarikan permainan tradisional? tolong di jawab karena besok dikumpulkan
PPKn, Sekolah Dasar
Agar tidak punah
Penjelasan:
Melestarikan permainan tradisional adalah salah satu hal yang harus dilakukan agar permainan zaman dahulu tidak hilang dan punah, serta dapat dinikmati masyarakat masa kini.
Semoga bermanfaat
untuk mempertahankan kebudayaan kita yang hampir ditinggalkan oleh generasi² muda saat ini
tolong beri jawaban teratas
Demokrasi dalam sistem NKRI
PPKn, Sekolah Menengah Atas
Jawaban:
- Nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan itu sendiri, dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila dari Pancasia
- Transformasi nilai-nilai pada bentuk dari system pemerintahan
- Merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Penjelasan:
C.F. Strong : Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahanmempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya.