Desain Grafis Indonesia Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
Konsekuensi pembagian wilayah indonesia menurut unclos 1982
Mapel PPKn, Jenjang Sekolah Menengah Atas
Jawaban:
Isi Konvensi PBB 1982
Agar lebih jelas, mari kita simak beberapa poin penting dalam UNCLOS 1982:
Negara pesisir (negara yang memiliki pantai) menjalankan dan menetapkan kedaulatan laut teritorialnya tidak boleh melebihi lebar 12 mil.
Kapal laut dan pesawat udara diperbolehkan melintas di selat yang digunakan untuk navigasi internasional.
Negara kepulauan memiliki kedaulatan sendiri atas wilayah laut, ditentukan oleh garis lurus yang ditarik di titik terluar pulau. Negara dapat menentukan jalur laut dan rute udara yang bisa dilintasi oleh negara asing.
Negara yang memiliki perbatasan langsung dengan laut, bisa menetapkan ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil.
Negara asing memiliki kebebasan navigasi dan penerbangan di wilayah ZEE, termasuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut.
Negara yang tidak memiliki pantai, mendapat hak untuk mengakses laut dan melakukan transit melalui negara transit.
Seluruh negara harus turut serta dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran laut, termasuk bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran negara terhadap konvensi.
Penelitian ilmiah di kelautan ZEE dan landas kontinen haruslah tunduk pada negara pesisir. Jika penelitian ini dilakukan untuk tujuan perdamaian atau lainnya, maka harus meminta persetujuan dari negara lainnya yang tergabung dalam UNCLOS 1982.
Permasalahan yang ada hendaknya diselesaikan dengan cara damai.
Untuk sengketa bisa diajukan ke pengadilan internasional atau ke pihak lainnya yang terkait dengan konvensi ini.
Penjelasan:
Konvensi PBB 1982 telah ditandatangani oleh lebih dari 100 negara peserta. Konvensi PBB 1982 dikenal sebagai United Nation Convention of Law of the Sea atau UNCLOS 1982.
Sesuai dengan namanya, UNCLOS 1982 membahas perihal hukum kelautan termasuk aturan di dalamnya. Konvensi ini ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika.
Dilansir dari United Nations, konvensi hukum laut ini mulai berlaku pada 16 November 1994. Pemberlakukan konvensi ini berarti seluruh negara peserta harus tunduk pada peraturannya, termasuk Indonesia.
Secara garis besar, konvensi ini terdiri atas 320 pasal dengan sembilan lampiran. Isinya berupa penetapan batas kelautan, pengendalian lingkungan, penelitian ilmiah terkait kelautan, kegiatan ekonomi dan komersial, transfer teknologi, serta penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah kelautan.
Pertanyaan Baru di PPKn
Nama yang melekat pada diri seseorang dan menjadi penanda untuk panggilan maupun
sapaan di sebut dengan
a. nama kecil
c. nama baik
b. nama besar
d nama diri
PPKn, Sekolah Dasar
Jawaban:
a. nama diri
**
maaf jika salah
Konsekuensi pembagian wilayah indonesia menurut unclos 1982
PPKn, Sekolah Menengah Atas
Jawaban:
Isi Konvensi PBB 1982
Agar lebih jelas, mari kita simak beberapa poin penting dalam UNCLOS 1982:
Negara pesisir (negara yang memiliki pantai) menjalankan dan menetapkan kedaulatan laut teritorialnya tidak boleh melebihi lebar 12 mil.
Kapal laut dan pesawat udara diperbolehkan melintas di selat yang digunakan untuk navigasi internasional.
Negara kepulauan memiliki kedaulatan sendiri atas wilayah laut, ditentukan oleh garis lurus yang ditarik di titik terluar pulau. Negara dapat menentukan jalur laut dan rute udara yang bisa dilintasi oleh negara asing.
Negara yang memiliki perbatasan langsung dengan laut, bisa menetapkan ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil.
Negara asing memiliki kebebasan navigasi dan penerbangan di wilayah ZEE, termasuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut.
Negara yang tidak memiliki pantai, mendapat hak untuk mengakses laut dan melakukan transit melalui negara transit.
Seluruh negara harus turut serta dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran laut, termasuk bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran negara terhadap konvensi.
Penelitian ilmiah di kelautan ZEE dan landas kontinen haruslah tunduk pada negara pesisir. Jika penelitian ini dilakukan untuk tujuan perdamaian atau lainnya, maka harus meminta persetujuan dari negara lainnya yang tergabung dalam UNCLOS 1982.
Permasalahan yang ada hendaknya diselesaikan dengan cara damai.
Untuk sengketa bisa diajukan ke pengadilan internasional atau ke pihak lainnya yang terkait dengan konvensi ini.
Penjelasan:
Konvensi PBB 1982 telah ditandatangani oleh lebih dari 100 negara peserta. Konvensi PBB 1982 dikenal sebagai United Nation Convention of Law of the Sea atau UNCLOS 1982.
Sesuai dengan namanya, UNCLOS 1982 membahas perihal hukum kelautan termasuk aturan di dalamnya. Konvensi ini ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika.
Dilansir dari United Nations, konvensi hukum laut ini mulai berlaku pada 16 November 1994. Pemberlakukan konvensi ini berarti seluruh negara peserta harus tunduk pada peraturannya, termasuk Indonesia.
Secara garis besar, konvensi ini terdiri atas 320 pasal dengan sembilan lampiran. Isinya berupa penetapan batas kelautan, pengendalian lingkungan, penelitian ilmiah terkait kelautan, kegiatan ekonomi dan komersial, transfer teknologi, serta penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah kelautan.
Jelaskan perbedaan antara pendekatan mekanis dan pendekatan organis dalam pendidikan
PPKn, Sekolah Menengah Atas
Jawaban:
Pendekatan mekanis dalam pendidkan adalah segala usaha untuk melibatkan mesin dalam pendidikan yang menggantikan peran manusia. Mekanis adalah mengganti peranan tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan pertimbangan ekonomis, kemanusiaan, efektifitas, dan kemampuan yang lebih besar dan lebih baik.
Pendekatan mekanis lebih menitikberatkan pada spesialisasi, efektifitas, standardisasi, dan memperlakukan karyawan atau peserta didik sama dengan mesin.
Pembagian pekerjaan semakin mendetail , seorang pekerja hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. Keuntungannya pekerja semakin trampil dan efektifitas semakin besar. Kelemahannya, pekerjaan membosankan para pekerja, mematikan kreatifitas, dan kebanggaan dalam bekerja semakin berkurang. Terjadi pemindahan pekerjaan dari manusia kepada mesin.
Pendekatan mekanis ini akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah :
a) Pengaangguran Teknologis
b) Keamanan Ekonomis
c) Organisasi Buruh
d) Kebanggaan dalam Pekerjaan
Sedangkan pendekatan menganggap bahwa perusahaan adalah suatu sistem yang kompleks yang beroperasi dalam suatu lingkungan yang kompleks yang disebut sistem yang diluar.
Pendidik mengakui dan menyadari bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai jika terbina kerjasama yang harmonis antara sesama pendidik, peserta didik dan atasan pendidik. Adanya saling ketergantungan, interaksi dan keterkaitan diantara sesama pendidik. Setiap pendidik betapapun rendah kedudukannya dan kecil jasanya tetap mendapat penghargaan yang baik.
Sistem adalah suatu proses yang terdiri dari berbagai unsur atau komponen yang satu sama lain berkaitan secara struktural dan fungsional, salimg menunjang dan mengisi, sesuai dengan peran dan kedudukan masing-masing namun keseluruhannya secara mutlak didukung oleh setiap komponen, betapapun kecil nilainya.
Sistem mengandung masukan (input), proses, keluaran (output), dan merupakan sebuah kesatuan yang bekerja sendiri. Pendekatan sistem sosial ini lebih menekankan pada hubungan harmonis, interaksi yang baik, saling menghargai dan membutuhkan, dan saling mengisi sehingga terdapat suatu total sistem yang baik.
Komunikasi yang diterapkan adalah komunikasi dua arah (two way trafic) dan umpan balik (feed back) yang positif.
Selain pendekatan mekanis dan organis, ada pula pendekatan Paternalis.Pada pendekatan paternalis (paternalistic approach), pendidik untuk pengarahan peserta didiknya bertindak seperti Bapak terhadap anak-anaknya. Para peserta didik diperlakukan dengan baik diberikan fasilitas-fasilitas yang baik, bawahan dianggapnya sebagai anak- anaknya. Dapat mengakibatkan peserta didik menjadi manja, malas sehingga nilai hasil pendidikannya menurun.
Penjelasan:
SEMOGA MEMBANTU:)
JADIKAN JWBN TERBAIK:)
Bantu banhh/kack :))
PPKn, Sekolah Dasar
Jawaban:
Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila?
: iya
Sikap tersebut sesuai dengan sila ke..
: 3
Bunyi sila ke…adalah..
: 3. Persatuan Indonesia
Penjelasan:
Semoga membantuu
Berikut ini hal yang tidak diperlukan untuk bisa mengembangkan usaha adalah …. A.Melakukan inovasi rasa yang berbeda
B.Mempercantik kemasan agar menarik
C.Membuka cabang di kota lain
D.Melakukan promosi besar-besaran
Help;)
PPKn, Sekolah Dasar
Jawaban:
D.Melakukan promosi besar-besaran
**
maaf jika salah, smoga membantu
