Dalam perkembangan pemikiran ekonomi kontemporer negara-negara di dunia tidak menghendaki adanya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan sektor moneter sebuah negara, kebijakan moneter harus dipisahkan dari pengaruh pemerintah, menurut saudara apa alasan rasionalnya ?

Dalam perkembangan pemikiran ekonomi kontemporer negara-negara di dunia tidak menghendaki adanya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan sektor moneter sebuah negara, kebijakan moneter harus dipisahkan dari pengaruh pemerintah, menurut saudara apa alasan rasionalnya ? ​

Mapel Ekonomi, Jenjang Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

Keynes menyatakan bahwa cara terbaik untuk mengeluarkan suatu negara dari kondisi resesi (kondisi permintaan dan penawaran di bawah kapasitas optimal) adalah dengan melibatkan pemerintah terutama untuk mendorong kembali posisi permintaan dan penawaran dalam pasar melalui kebijakan belanja dan investasi. Selain itu, untuk mengendalikan dampak sosial dan lingkungan, pemerintah juga harus mulai menekan produk-produk yang membahayakan sosial dan lingkungan dengan kebijakan pajak. Pemerintah juga harus mengambil peranan dalam penyediaan barang-barang publik yang tidak diminati oleh sektor privat, sehingga tentunya membutuhkan sumber-sumber penerimaan. Kebijakan terkait pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang sekarang kita kenal dengan istilah kebijakan fiskal.

Gagasan yang dikeluarkan oleh Keynes merupakan pijakan yang menyadarkan para pelaku ekonomi akan pentingnya peranan pemerintah dalam perekonomian. Kebijakan intervensi pemerintah dalam ekonomi pun berkembang, yang tentunya semakin menyesuaikan dengan kondisi pasar. Mengutip pernyataan Mike Moffat dalam artikelnya “The Government’s Role in Economy (2017), “In the narrowest sense, the government’s role in the economy is to help correct market failures, or situations where private markets cannot maximize the value that they could create for society. This includes providing public goods, internalizing externalities, and enforcing competition. That said, many societies have accepted a broader role of government in a capitalist economy.” Moffat menyatakan bahwa peran pemerintah dalam ekonomi sejatinya dibagi menjadi tiga hal, yaitu 1) untuk mengatasi adanya kegagalan pasar akibat pemenuhan kebutuhan pasar yang tidak optimal, termasuk didalamnya penyediaan barang publik, 2) mengendalikan eksternalitas seperti munculnya dampak lingkungan akibat industri, serta 3) mendorong kompetisi/persaingan pasar yang sehat.

Penjelasan:

Di dunia ilmu makroenomi modern, intervensi pemerintah sangat tergantung pada kondisi masing-masing negara. Tidak terdapat teori yang secara khusus digunakan untuk memutuskan sejauh apa intervensi pemerintah dalam perekonomian. Sebagai contoh, New Zealand memposisikan pemerintahnya sebagai regulator, pengumpul pajak, pemilik (dhi. aset), dan penyedia (dhi. layanan publik), sementara Amerika, memposisikan pemerintahnya sebagai penyedia (dhi. layanan publik), regulator dan pengawas, dan penggerak pertumbuhan dan stabilitas. Pemerintahan New Zealand memiliki intervensi lebih banyak jika dibandingkan dengan Amerika, terutama terkait dengan pengelolan aset. Berdasarkan praktik yang ada, secara umum, intervensi pemerintah dapat diklasifikasikan dua kelompok, yaitu 1) adakalanya cukup sebagai regulator dan supervisor dan 2) adakalanya harus bertindak sebagai penyedia dan pengelola (provider dan manajer). Khusus untuk penyedia dan pengelola dibagi menjadi dua fungsi, yaitu 1) penyedia layanan dan barang publik dan 2) penyedia kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar.

Intervensi pemerintah sebagai penyedia dan pengelola sangat tergantung dengan kondisi pasar. Apabila pasar sudah efektif, maka intervensi pemerintah cenderung rendah. Pada umumnya pemerintah hanya akan memposisikan dirinya sebagai regulator dan supervisor, sementara untuk penyediaannya diserahkan kepada pasar (sektor privat). Namun apabila pasar belum efektif (misal, masih ada gap antara permintaan masyarakat dan suplainya), maka mau tidak mau pemerintah harus masuk sebagai market player, baik turun langsung maupun melalui institusi yang dibentuk, seperti BUMN. Efektif tidaknya suatu pasar pun akan berubah seiring dengan perkembangan ekonomi, maka tingkat intervensi pemerintah juga harus adaptif.

Pertanyaan Baru di Ekonomi


Apakah kunci keberhasilan atau kegagalan seorang wirausaha?

Ekonomi, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

kita harus rajin dalam kebersihan dan tidak boleh menyerah kalau kita gagal


Jelaskan jenis-jenis kebijakan moneter!

Ekonomi, Sekolah Menengah Atas

Jenis-jenis Kebijakan Moneter

Jenis-jenis Kebijakan MoneterDua jenis kebijakan moneter yang dapat diambil sebagai langkah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Kebijakan tersebut adalah kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif, berikut penjelasannya:

1. Kebijakan Moneter Ekspansif

Kebijakan Moneter Ekspansif sering disebut kebijakan uang Longgar (easy money policy) ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen.

Secara keseluruhan di seluruh negara, tujuan kebijakan moneter ekspansif adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan risiko inflasi akan semakin tinggi. Kebijakan moneter ekspansif (monetary expansive policy) utamanya melakukan penambahan uang yang beredar dalam masyarakat agar roda perekonomian semakin berjalan cepat. Kebijakan ini mampu meningkatkan daya beli (permintaan) masyarakat dan mengurangi jumlah pengangguran pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan moneter ekspansif juga mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu negara.

Contohnya, kebijakan ekspansif biasa diterapkan untuk mengurangi angka pengangguran karena ketersediaan uang dalam jumlah banyak akan merangsang kegiatan bisnis sehingga pasar tenaga kerja semakin besar. Dengan otoritas fiskal, bank sentral mengontrol nilai tukar mata uang dalam negeri (Rupiah) terhadap mata uang asing. Contoh konkretnya, yaitu bank Indonesia menambah jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Mata uang Rupiah menjadi lebih murah daripada mata uang negara lain.

Pelajari kebijakan moneter lainnya yang ada di Indonesia melalui studi kasus yang dibahas pada buku Ekonomi Moneter oleh Prof. Dr. Haryo Kuncoro, S.E., M.SI.

2. Kebijakan Moneter Kontraktif

Kebijakan Moneter Kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy). Kebijakan moneter kontraktif (monetary contractive policy) yang disebut kebijakan uang ketat (tight money policy) ialah kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menurunkan tingkat inflasi. Tujuan kebijakan moneter kontraktif adalah mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan menaikkan persyaratan cadangan untuk bank.

Contoh Kebijakan Moneter di Indonesia Beberapa contoh monetary policy yang telah diterapkan di Indonesia, adalah sebagai berikut: Bank Indonesia (BI ) melakukan lelang sertifikatnya, atau bisa juga melalui pembelian surat berharga di pasar modal. UBI dapat menurunkan suku bunga jika kondisi ekonomi sesuai dengan ekspektasi. Sebaliknya, BI bisa menaikkan suku bunga bila ingin membatasi aktivitas ekonomi sehingga aliran uang berkurang.

Ketika perekonomian mengalami resesi maka peredaran uang akan meningkat sehingga aktivitas perekonomian meningkat. Contohnya adalah membeli sekuritas (surat-surat berharga) Saat terjadi inflasi, BI akan mengurangi aliran uang ke masyarakat dengan menjual surat berharga untuk mengurangi aktivitas ekonomi yang berlebihan.

Prof. Dr. Ali Wardhana selaku Gubernur Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional mengungkapkan betapa beratnya usaha untuk beliau meloloskan diri dari tekanan rumusan kebijakan negara maju dalam krisis ekonomi global yang dibahas pada buku Prof. Dr. Ali Wardhana: Pembaharu Kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia.


Dalam perkembangan pemikiran ekonomi kontemporer negara-negara di dunia tidak menghendaki adanya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan sektor moneter sebuah negara, kebijakan moneter harus dipisahkan dari pengaruh pemerintah, menurut saudara apa alasan rasionalnya ? ​

Ekonomi, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

Keynes menyatakan bahwa cara terbaik untuk mengeluarkan suatu negara dari kondisi resesi (kondisi permintaan dan penawaran di bawah kapasitas optimal) adalah dengan melibatkan pemerintah terutama untuk mendorong kembali posisi permintaan dan penawaran dalam pasar melalui kebijakan belanja dan investasi. Selain itu, untuk mengendalikan dampak sosial dan lingkungan, pemerintah juga harus mulai menekan produk-produk yang membahayakan sosial dan lingkungan dengan kebijakan pajak. Pemerintah juga harus mengambil peranan dalam penyediaan barang-barang publik yang tidak diminati oleh sektor privat, sehingga tentunya membutuhkan sumber-sumber penerimaan. Kebijakan terkait pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang sekarang kita kenal dengan istilah kebijakan fiskal.

Gagasan yang dikeluarkan oleh Keynes merupakan pijakan yang menyadarkan para pelaku ekonomi akan pentingnya peranan pemerintah dalam perekonomian. Kebijakan intervensi pemerintah dalam ekonomi pun berkembang, yang tentunya semakin menyesuaikan dengan kondisi pasar. Mengutip pernyataan Mike Moffat dalam artikelnya “The Government’s Role in Economy (2017), “In the narrowest sense, the government’s role in the economy is to help correct market failures, or situations where private markets cannot maximize the value that they could create for society. This includes providing public goods, internalizing externalities, and enforcing competition. That said, many societies have accepted a broader role of government in a capitalist economy.” Moffat menyatakan bahwa peran pemerintah dalam ekonomi sejatinya dibagi menjadi tiga hal, yaitu 1) untuk mengatasi adanya kegagalan pasar akibat pemenuhan kebutuhan pasar yang tidak optimal, termasuk didalamnya penyediaan barang publik, 2) mengendalikan eksternalitas seperti munculnya dampak lingkungan akibat industri, serta 3) mendorong kompetisi/persaingan pasar yang sehat.

Penjelasan:

Di dunia ilmu makroenomi modern, intervensi pemerintah sangat tergantung pada kondisi masing-masing negara. Tidak terdapat teori yang secara khusus digunakan untuk memutuskan sejauh apa intervensi pemerintah dalam perekonomian. Sebagai contoh, New Zealand memposisikan pemerintahnya sebagai regulator, pengumpul pajak, pemilik (dhi. aset), dan penyedia (dhi. layanan publik), sementara Amerika, memposisikan pemerintahnya sebagai penyedia (dhi. layanan publik), regulator dan pengawas, dan penggerak pertumbuhan dan stabilitas. Pemerintahan New Zealand memiliki intervensi lebih banyak jika dibandingkan dengan Amerika, terutama terkait dengan pengelolan aset. Berdasarkan praktik yang ada, secara umum, intervensi pemerintah dapat diklasifikasikan dua kelompok, yaitu 1) adakalanya cukup sebagai regulator dan supervisor dan 2) adakalanya harus bertindak sebagai penyedia dan pengelola (provider dan manajer). Khusus untuk penyedia dan pengelola dibagi menjadi dua fungsi, yaitu 1) penyedia layanan dan barang publik dan 2) penyedia kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar.

Intervensi pemerintah sebagai penyedia dan pengelola sangat tergantung dengan kondisi pasar. Apabila pasar sudah efektif, maka intervensi pemerintah cenderung rendah. Pada umumnya pemerintah hanya akan memposisikan dirinya sebagai regulator dan supervisor, sementara untuk penyediaannya diserahkan kepada pasar (sektor privat). Namun apabila pasar belum efektif (misal, masih ada gap antara permintaan masyarakat dan suplainya), maka mau tidak mau pemerintah harus masuk sebagai market player, baik turun langsung maupun melalui institusi yang dibentuk, seperti BUMN. Efektif tidaknya suatu pasar pun akan berubah seiring dengan perkembangan ekonomi, maka tingkat intervensi pemerintah juga harus adaptif.


Apa manfaat dari laporan keuangan syariah yang disajikan?​

Ekonomi, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

manfaat nyah adalah suatu keterangan keuangan pengeluaran dan pemasukan kuangan tersebut supaya ..ter data dengan rapih  dan lebih baik.

Penjelasan:

setiap laporan penjelasanya  supaya lebih jelas..

Jawaban:

Manfaat dari laporan keuangan syariah yang disajikan:

1) Sebagai dasar pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan.

2) Sebagai sarana untuk menilai prospek arus kas.

3) Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi.

Answer by: @simplyyesia01


cari kasus tentang inflasi dan berikan pendapat kamu mengenai hal tersebut dan bagaimana mengatasinya

Ekonomi, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

Apa Itu Inflasi?

Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan inflasi dianggap terjadi apabila proses kenaikan harga berlangsung terus-menerus dan saling berpengaruh satu sama lain. Terdapat banyak cara untuk mengukur laju inflasi, namun dua cara yang paling sering digunakan adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Deflator PDB.

•Penyebab Inflasi

Terjadinya inflasi disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu:

1.Tarikan permintaan (demand pull inflation). Inflasi ini disebabkan permintaan atau daya tarik masyarakat yang tinggi pada suatu barang atau jasa, yang mana biasanya dipicu dari membanjirnya likuiditas di pasar, sehingga permintaan jadi tinggi dan memicu perubahan tingkat harga. Peningkatan permintaan ini menyebabkan harga faktor produksi meningkat.

2.Desakan (tekanan) produksi atau distribusi (cost push inflation). Inflasi ini disebabkan dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Biasanya inflasi jenis ini dipengaruhi desakan biaya faktor produksi yang terus meningkat, kelangkaan produksi, dan/atau kelangkaan distribusi.

3.Inflasi campuran (mixed inflation). Inflasi ini terjadi akibat kenaikan penawaran dan permintaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara keduanya. Misalnya, ketika permintaan pada barang/jasa A meningkat, lalu menyebabkan persediaan barang/jasa A turun sedangkan pengganti atau substitusinya terbatas atau tidak ada. Ketidakseimbangan ini akan mengakibatkan terjadinya inflasi.

•Cara Mengatasi Inflasi

Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi inflasi, yaitu:

1. Melalui Kebijakan Fiskal

Inflasi dapat diatasi dengan menggunakan kebijakan fiskal yang berarti mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dengan menghemat pengeluaran pemerintah, inflasi dapat segera teratasi atau dapat juga dengan menaikan tarif pajak rumah tangga maupun perusahaan.

2. Melalui Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah langkah yang dilakukan untuk menjaga kestabilan moneter guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi jumlah uang yang beredar, menetapkan persediaan kas, menaikan suku bunga atau kebijakan diskonto, dan menerapkan kebijakan operasi pasar terbuka.

3. Kebijakan Lainnya

Selain kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah juga bisa mengatasi inflasi dengan cara meningkatkan produksi dan jumlah barang di pasar, serta menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang.

SEMOGA MEMBANTU:)

Related Posts with Google CSE

Artikel Terkait