Desain Grafis Indonesia Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
Arah pandangan wawasan nusantara adalah menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun sosial. hal ini merupakan konsep arah pandangan wawasan ke…….
Mapel PPKn, Jenjang Sekolah Menengah Pertama
Arah pandang ke Dalam
Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun bangsa aspek sosial. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasinya bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpilihnya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan.
2) Arah pandang ke Luar
Arah pandang luar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta kerja sama dan saling hormat menghormati. Arah pandangan ke luar mengandung arti bahwa dalam kehidupan internasionalnya, bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera pada pembukaan UUD 1945.
Pertanyaan Baru di PPKn
Contoh sikap mandiri terkait dengan profil pelajar pancasila
PPKn, Sekolah Menengah Pertama
Contoh sikap mandiri pelajar pancasila yaitu :
- Bertanggung jawab di setiap tindakan
- Mencintai alam dengan tidak membuang sampah sembarangan
- Berani berkata benar dan salah
- Saling tolong menolong dengan sesama
PEMBAHASAN
Pelajar Indonesia sama dengan pelajar mandiri, yakni pelajar yang bertanggung jawab atas hasil belajar dan prosesnya. Elemen kunci mandiri terdiri dari kesadaran atas diri sendiri serta regulasi diri dan situasi yang dihadapi. Profil Pelajar Pancasila adalah suatu bentuk rencana strategis kementerian pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020.
Dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila terdapat manfaat untuk peserta diantaranya yaitu mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif dan untuk memperkuat karakter, memperlihatkan tanggung jawab, melatih kemampuan pemecahan masalah dalam berbagai kondisi dan kepedulian terhadap isu di sekitar.
Contoh sikap mandiri pelajar pancasila yaitu :
- Bertanggung jawab di setiap tindakan
- Mencintai alam dengan tidak membuang sampah sembarangan
- Berani berkata benar dan salah
Dimensi-dimensi Profil Pelajar Pancasila adalah
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman dan berakhlak mulia,
- Bergotong-royong
- Berkebinekaan global
- Bernalar kritis
- Mandiri
- Kreatif.
Pelajari lebih lanjut
- Materi tentang penerapan profil pelajar pancasila dalam kehidupan sehari-hari
- Materi tentang contoh sikap mandiri
- Materi tentang definisi pelajar pancasila
Detail jawaban
Kelas : XI
Mapel : Ekonomi
Bab : 7 – Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi
Kode : 11.12.7
#AyoBelajar #SPJ2
Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. pentingnya dasar bagi suatu negara adalah untuk
PPKn, Sekolah Menengah Pertama
Jawaban:
mengatur warga masyarakat itu sendiri
Penjelasan:
Selain itu, dasar negara juga sangat penting sebagai sumber hukum nasional. Artinya seluruh hukum negara didasarkan pada dasar negara tersebut. Dasar negara juga berfungsi sebagai dasar berdirinya suatu negara. Artinya dasar negara menjadi pedoman dan komponen penting agar negara terbebas atau merdeka dari penjajahan.
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia. pernyataan tersebut adalah bunyi dari undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pasal
PPKn, Sekolah Menengah Pertama
Jawaban:
Pasal “18 B UUD 1945”
Penjelasan:
Pernyataan diatas merupakan pernyataan
dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B UUD 1945. Pasal tersebut
Pernyataan diatas merupakan pernyataan menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati hak tradisional dan perkembangan masyarakat.
Pembahasan:
Pemerintah Indonesia memiliki basis aturan yg bertenaga buat merealisasikan
proteksi sosial terhadap rakyat aturan istinorma. Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara mengakui & menghormati kesatuan-kesatuan rakyat aturan istinorma dan hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hayati & sinkron menggunakan perkembangan rakyat & prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yg diatur pada undang-undang. Frase diatur pada undang-undang menampakan bahwa wujud pengakuan & penghormatan terhadap rakyat aturan istinorma & hak-hak tradisionalnya. itu dilakukan bukan menggunakan
undang-undang baru. Artinya,
pengaturannya nir mensyaratkan adanya
satu undang-undang spesifik mengenai
pengakuan tersebut, melainkan dilakukan berdasarkan undang-undang yg telah terdapat. Hampir seluruh undang-undang yg mengatur tanah & kekayaan alam sudah
mengatur pengakuan & penghormatan
terhadap eksistensi & hak-hak rakyat aturan istinorma
Berdasarkan UU No 1 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 Angka (33) menyatakan Masyarakat Hukum Adat merupakan Sekelompok orang yg secara turun-temurun bermukim pada
daerah geografis eksklusif pada Negara
Kesatuan Republik Indonesia lantaran adanya ikatan dalam berdari usul leluhur, interaksi yg bertenaga menggunakan tanah, daerah, asal daya alam, mempunyai
pranata pemerintahan istinorma, & tatanan aturan istinorma pada daerah adatnya sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, telah terdapat beberapa regulasi terkait Masyarakat Hukum Adat, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengakuan & Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Kelautan & Perikanan No. 8 tahun 2018 mengenai Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat pada Pemanfaatan Ruang pada Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No 14 mengenai 2018 mengenai Petunjuk Teknis Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat.
Apakah Bhinneka Tunggal Ika Dapat Menekan paham Radikalisme
PPKn, Sekolah Menengah Atas
Jawaban:
Ya, karena semboyan ini mengajarkan kita untuk saling menghargai satu sama lain.
Hubungan polstranas dengan polstrahankamnas
PPKn, Sekolah Menengah Atas
Jawaban:
1. PENGERTIAN
Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi, mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Baik dari luar maupun dari dalam yang bisa membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta tujuan perjuangan bangsa.
2. KEBIJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH HANKAMNAS
a. Kepentingan HANKAMNAS adalah mengamankan jalannya Pembangunan Nasional.
b. Tujuan HANKAMNAS adalah menjamin keamanan dalam negeri dan turut serta memelihara perdamaian dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
c. Kebijaksanaan HANKAMNAS adalah mencegah dan menangkal gangguan terhadap keamanan dalam negeri, menangkal perang dalam berbagai bentuk dan perwujudannya yang mungkin ditujukan terhadap Negara Republik Indonesia.
d. Strategi yang ditempuh adalah membangun kemampuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dan meniadakan kerawanannya dengan membangun ABRI dengan kekuatan siap yang kecil dan cadangan yang cukup, serta polri yang mampu membina keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kebijaksanaan-kebijaksanaan dalm pembangunan Hankamnas
Penjelasan:
#S E M O G A M E M B A N T U (:
