Demokrasi dalam sistem NKRI
Mapel PPKn, Jenjang Sekolah Menengah Atas
Jawaban:
- Nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan itu sendiri, dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila dari Pancasia
- Transformasi nilai-nilai pada bentuk dari system pemerintahan
- Merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Penjelasan:
C.F. Strong : Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahanmempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya.
Pertanyaan Baru di PPKn
Apa yang melatarbelakangi adanya politik etis
PPKn, Sekolah Menengah Pertama
Jawaban:
Latar belakang utama dilaksanakannya Politik Etis tentunya dikarenakan penderitaan penduduk Hindia Belanda sejak diambil alih pemerintah pada tahun 1799. Sistem Tanam Paksa pada tahun 1830, dan dilanjutkan dengan perkebunan swasta pada tahun 1863 membuat penduduk bekerja untuk memenuhi kebutuhan pemerintah.
Kedua kebijakan ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak memiliki itikad untuk memerintah dengan baik dan memberikan perlindungan terhadap rakyat. Hal ini kemudian ditentang oleh kalangan humanis di parlemen Belanda. Pieter Brooshooft dan Conrad Theodor van Deventer menjadi pengusul utama bahwa pemerintah tidak semestinya menetapkan kebijakan yang menyengsarakan pemerintah. Keduanya berpendapat bahwa Belanda perlu membalas budi atas kebaikan Hindia Belanda selama puluhan tahun.
Pendekatan paradigmatik sebagai alat analisis untuk memahami gejala dan peristiwa pemerintahan telah mengalami perubahan dan penyempurnaan terus menerus. Analisislah urgensi metode pendekatan paradigmatik untuk menganalisis gejala dan peristiwa pemerintahan dewasa ini!
PPKn, Sekolah Menengah Atas
Pendekatan paradigmatik adalah suatu pendekatan yang digunakan sebagai alat analisis dalam memahami gejala dan peristiwa pemerintahan yang telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan secara terus menerus. Urgensi metode pendekatan paradigmatik untuk menganalisis gejala dan peristiwa pemerintahan dewasa ini yaitu agar membuat pemerintah semakin dewasa dan lebih baik lagi dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pembahasan:
Indonesia termasuk negara yang majemuk karena memiliki keberagaman yang sangat tinggi. Setiap daerah dari Sabang sampai Merauke memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Akhir-akhir ini, Indonesia sedang menghadapi globalisasi. Globalisasi memberikan dampak yang positif dan negatif terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang tepat terutama dalam hal pemerintahan. Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan yaitu pendekatan paradigmatik. Pendekatan paradigmatik adalah suatu pendekatan yang digunakan sebagai alat analisis dalam memahami gejala dan peristiwa pemerintahan yang telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan secara terus menerus. Urgensi metode pendekatan paradigmatik untuk menganalisis gejala dan peristiwa pemerintahan dewasa ini yaitu agar membuat pemerintah semakin dewasa dan lebih baik lagi dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pelajari lebih lanjut
- Materi tentang pengertian globalisasi
- Materi tentang dampak globalisasi
- Materi tentang fungsi pemerintah
Detail jawaban
Kelas: 9
Mapel: PPKN
Bab: Dampak Globalisasi Dalam Kehidupan
Kode: 9.9.3
#AyoBelajar
#SPJ2
Mengapa kita perlu melestarikan permainan tradisional? tolong di jawab karena besok dikumpulkan
PPKn, Sekolah Dasar
Agar tidak punah
Penjelasan:
Melestarikan permainan tradisional adalah salah satu hal yang harus dilakukan agar permainan zaman dahulu tidak hilang dan punah, serta dapat dinikmati masyarakat masa kini.
Semoga bermanfaat
untuk mempertahankan kebudayaan kita yang hampir ditinggalkan oleh generasi² muda saat ini
tolong beri jawaban teratas
Masuknya negara Indonesia menjadi anggota PBB adalah untuk ….* A. merupakan kewajiban setiap negara
B. mendapatkan bantuan dari negara maju
C. ikut serta melaksankan ketertiban dunia
D. memudahkan pengakuan dari negara lain
E. memasyarakatkan kekayaan alam Indonesia
PPKn, Sekolah Menengah Atas
D memidahkan pengakian negari lain karena pbb mencintai semua bangsa sama rata dengan cinta terhadap politeknik mahapralaya
Perbedaan sifat melawan hukum formil dan materiil, dan apakah sifat melawan hukum dapat dikecualikan, jelaskan dan berikan contoh serta dasar hukum! Tolong bantu jawab kak
PPKn, Sekolah Menengah Atas
Hukum merupakan suatu peraturan yang berisi norma dan sanksi yang dibuat oleh pemerintah (lembaga) yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercipta keadilan, keamanan, dan ketertiban. Perbedaan sifat melawan hukum formil dan materiil yaitu jika melawan hukum formil berarti suatu tindakan yang bertentangan dengan sumber (kaidah) hukum sedangkan melawan hukum materiil berarti suatu tindakan yang bertentangan dengan isi dari suatu hukum. Sifat melawan hukum dapat dikecualikan jika orang tersebut gila, tidak sengaja, sudah meninggal, dan masih di bawah umur.
Pembahasan:
Indonesia merupakan negara yang majemuk. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan suatu hukum yang berfungsi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya hukum, diharapkan akan tercipta keadilan, persatuan, kedamaian, dan ketertiban dalam suatu masyarakat. Hukum merupakan suatu peraturan yang berisi norma dan sanksi yang dibuat oleh pemerintah (lembaga) yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercipta keadilan, keamanan, dan ketertiban. Perbedaan sifat melawan hukum formil dan materiil yaitu jika melawan hukum formil berarti suatu tindakan yang bertentangan dengan sumber (kaidah) hukum sedangkan melawan hukum materiil berarti suatu tindakan yang bertentangan dengan isi dari suatu hukum. Sifat melawan hukum dapat dikecualikan jika orang tersebut gila, tidak sengaja, sudah meninggal, dan masih di bawah umur.
Pelajari lebih lanjut
- Materi tentang pengertian hukum
- Materi tentang pengertian hukum formil
- Materi tentang fungsi dan tujuan hukum
Detail jawaban
Kelas: 10
Mapel: PPKN
Bab: Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
Kode: 10.9.2
#AyoBelajar
#SPJ2