Jelaskan ancaman yang terjadi di Indonesia yang berasal dari dalam diri bangsa Indonesia

Jelaskan ancaman yang terjadi di Indonesia yang berasal dari dalam diri bangsa Indonesia

Mapel PPKn, Jenjang Sekolah Dasar

Jawaban:

Ancaman dari dalam negeri, yaitu:

• Pemberontakan bersenjata.

• Aksi kekerasan yang berbau SARA.

• Konflik horisontal.

• Gerakan separatis (upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru)

• Aksi teror.

• Sabotase.

Penjelasan:

Semoga Membantu ):v

Pertanyaan Baru di PPKn

---

Perbedaan sifat melawan hukum formil dan materiil, dan apakah sifat melawan hukum dapat dikecualikan, jelaskan dan berikan contoh serta dasar hukum! Tolong bantu jawab kak

PPKn, Sekolah Menengah Atas

Hukum merupakan suatu peraturan yang berisi norma dan sanksi yang dibuat oleh pemerintah (lembaga) yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercipta keadilan, keamanan, dan ketertiban. Perbedaan sifat melawan hukum formil dan materiil yaitu jika melawan hukum formil berarti suatu tindakan yang bertentangan dengan sumber (kaidah) hukum sedangkan melawan hukum materiil berarti suatu tindakan yang bertentangan dengan isi dari suatu hukum. Sifat melawan hukum dapat dikecualikan jika orang tersebut gila, tidak sengaja, sudah meninggal, dan masih di bawah umur.

Pembahasan:

Indonesia merupakan negara yang majemuk. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan suatu hukum yang berfungsi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya hukum, diharapkan akan tercipta keadilan, persatuan, kedamaian, dan ketertiban dalam suatu masyarakat. Hukum merupakan suatu peraturan yang berisi norma dan sanksi yang dibuat oleh pemerintah (lembaga) yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercipta keadilan, keamanan, dan ketertiban. Perbedaan sifat melawan hukum formil dan materiil yaitu jika melawan hukum formil berarti suatu tindakan yang bertentangan dengan sumber (kaidah) hukum sedangkan melawan hukum materiil berarti suatu tindakan yang bertentangan dengan isi dari suatu hukum. Sifat melawan hukum dapat dikecualikan jika orang tersebut gila, tidak sengaja, sudah meninggal, dan masih di bawah umur.

Pelajari lebih lanjut

• Materi tentang pengertian hukum
• Materi tentang pengertian hukum formil
• Materi tentang fungsi dan tujuan hukum

Detail jawaban

Kelas: 10

Mapel: PPKN

Bab: Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

Kode: 10.9.2

#AyoBelajar

#SPJ2

---

Berilah 3 contoh melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab di sekolah!​

PPKn, Sekolah Dasar

Jawaban:

1.Mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik

2.Menghormati guru dan semua staff sekolah yang bertugas

3.Mengerjakan tugas dan mengumpulkannya dengan tepat waktu

Jawaban:

Mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. • Menghormati guru dan semua staff sekolah yang bertugas. · Mengerjakan tugas dan mengumpulkannya dengan tepat waktu. • Mematuhi tata tertib sekolah. Turut serta menjaga kebersihan, keamanan, juga kenyamanan lingkungan sekolah. • Tidak membeda-bedakan teman.

Penjelasan:

Jangan lupa follow dan jadikan yang terbaik ya

---

Apa saja kelebihan dan kekurangan pendekatan legalistik

PPKn, Sekolah Menengah Atas

Keuntungan dari pendekatan legalistik adalah mereka dapat memahami bahwa ekonomi informal bertanggung jawab atas munculnya sarang wirausaha di ekonomi informal dan dibatasi oleh hukum. Kelemahannya adalah bahwa kaum Marxis neoliberal sangat percaya bahwa mereka telah menghindari undang-undang perburuhan daripada munculnya sektor informal  karena urbanisasi yang berlebihan.

Pembahasan

Pendekatan legalistik menekankan persetujuan kejuruan oleh negara atau pemerintah. Dari segi hukum, suatu profesi digolongkan sebagai profesi jika dilindungi oleh undang-undang. Sarana dan prasarana, baik fisik maupun non fisik, harus dibangun dan disampaikan sesuai standar dan kualitas untuk memaksimalkan pelaksanaan proses. Fasilitas ini terdiri dari tempat kerja yang nyaman, staf pendukung, dan supervisor, dan selalu mendorong karyawan untuk berkreasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Demikian pula dilengkapi dengan laboratorium, peralatan, dan infrastruktur untuk menciptakan kecakapan hidup sesuai dengan kepribadian karyawan.

Selain itu, peran masyarakat  merupakan kontributor penting dalam pendanaan, evaluasi dan perencanaan. Agar peran partisipasi masyarakat yang semakin penting ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan memberikan akses langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan, maka perlu dimulai di tingkat nasional, negara bagian, dan kabupaten serta membentuk lembaga yang serupa dengan Dewan Pendidikan. Komite sekolah juga harus dibentuk di tingkat sekolah agar penyelenggaraannya menjadi lebih spesifik dan kontekstual. Pendidikan dapat dilakukan di dalam atau di luar sekolah, tetapi pendidikan dapat diselenggarakan oleh masyarakat. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pelajari Lebih Lanjut

• Materi tentang kedudukan hukum
• Materi tentang pengertian ekonomi informal
• Materi tentang kegiatan ekonomi informal

Detail Jawaban

Kelas : 12

Mapel : PPKn

Bab : Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia

Kode : –

#AyoBelajar #SPJ2

---

40.tulis 3 manfaat yang dirasakan setelah merdeka!

tolong di bantu ya, terimakasih​

PPKn, Sekolah Dasar

Jawaban:

menjadi senang Dan bahagia

Penjelasan:

ë

---

Apa yang melatarbelakangi adanya politik etis

PPKn, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

Latar belakang utama dilaksanakannya Politik Etis tentunya dikarenakan penderitaan penduduk Hindia Belanda sejak diambil alih pemerintah pada tahun 1799. Sistem Tanam Paksa pada tahun 1830, dan dilanjutkan dengan perkebunan swasta pada tahun 1863 membuat penduduk bekerja untuk memenuhi kebutuhan pemerintah.

Kedua kebijakan ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak memiliki itikad untuk memerintah dengan baik dan memberikan perlindungan terhadap rakyat. Hal ini kemudian ditentang oleh kalangan humanis di parlemen Belanda. Pieter Brooshooft dan Conrad Theodor van Deventer menjadi pengusul utama bahwa pemerintah tidak semestinya menetapkan kebijakan yang menyengsarakan pemerintah. Keduanya berpendapat bahwa Belanda perlu membalas budi atas kebaikan Hindia Belanda selama puluhan tahun.